Wujud Sinergitas, Kanwil BPN-Kajati Banten Teken Kerjasama

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Banten menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten dan ditandai dengan penandatangan MoU, Rabu 29 Januari 2020 di Aula Baduy Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Terkini.id, Serang – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Banten menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten dan ditandai dengan penandatangan MoU, Rabu 29 Januari 2020 di Aula Baduy Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Diketahui bukan jawara Banten namanya jika tidak cepat mengambil jurus pamungkas dalam rangka mewujudkan sinergitas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kejaksaan Republik Indonesia serta perjanjian kerjasama Para Pejabat Tinggi Madya pada kedua instansi.

MoU ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Rudi Prabowo Aji.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Banten menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten dan ditandai dengan penandatangan MoU, Rabu 29 Januari 2020 di Aula Baduy Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Penandatanganan perjanjian kerjasama antra Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serentak antara 7 (tujuh) Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten dengan Kejaksaan Negeri seluruh Wilayah Kejaksaan Tinggi Banten.

Selain itu, hadir pula para Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten serta Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng menyambut baik upaya sinergi ini.

“Pekerjaan kami banyak, di tahun 2017 target pensertipikatan kami mencapai 274.000 yang sebelumnya di tahun 2016 hanya 2.000. Target tersebut naik berkali-kali lipatnya,” bebernya.

Ia juga berharap dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama, ada kesamaan pandangan akan suatu regulasi antara BPN Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi.

“Ini untuk membantunya mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi teman-teman di daerah,” tutur Andi Tenri Abeng.

Saat ini di tahun 2020 pihaknya sudah memasuki tahun kualitas, semua pelayanan pertanahan kedepannya tidak perlu pemohon datang langsung ke kantor pertanahan, cukup menyampaikan online dari rumah.

“Jajaran kami sudah dapat memproses permohonan, seperti permohonan Hak Tanggungan Online yang sudah berjalan di seluruh kantor pertanahan di Provinsi Banten secara otomatis jika permohonan Hak Tangungan memenuhi syarat dalam jangka waktu 7 hari Sertipikat Hak Tanggungan terbit dan kedepannya izin pemberian warkah kepada instansi terkait termasuk Kejaksaan akan kami buat supaya lebih modern dan singkat prosesnya,” urainya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Banten, Andi Tenri Abeng

Ibu Abeng juga menyampaikan juga bahwa Kanwil BPN Provinsi Banten pada perayaan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 24 September 2019 lalu sebetulnya sudah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kasus Terindikasi Mafia Tanah dengan Polda Banten dan Kejati Banten namun Perjanjian Kerja Sama yang baru saja ditandatangani bertujuan lebih lengkap lagi.

Menurutnya, tujuannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Perjanjian kerjasama ini juga disambut baik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Rudi Prabowo Ali.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama kata dia merupakan perintah pimpinan pusat untuk melaksanakan perjanjian di tingkat daerah pada bulan Januari 2020.

“Kami mengapresiasi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dalam waktu singkat dapat menyelenggarakan kegiatan ini, banyak permasalahan yang perlu mendapat solusi dan akan kami layani semua kaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini,” ujar Rudi Prabowo Ali.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten juga memerintahkan kepada jajarannya di daerah untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan bersinergi lebih baik lagi dengan jajaran BPN di kabupaten/kota se Provinsi Banten.

“Jangan hanya sebatas formalitas, para Kepala Kejaksaan Negeri harus segera turun ke bawah, sesuai dengan harapan pimpinan kita yang sudah bersusah payah menyisihkan waktu untuk menandatangani MoU di pusat,” terangnya.

Sebagai tambahan informasi adapun Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
a. Pemberian dukungan data dan/atau informasi;
b. Penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan;
c. Pengamanan pembangunan strategis;
d. Penelusuran aset;
e. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
f. Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah;
g. Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya;
h. Percepatan sertipikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia. (NLP/MUT/MR/ITR)

Berita Terkait
Komentar
Terkini