Sejumlah Ijazah Ditahan Sekolah, Pemprov DKI Tebus Rp688 Juta

Penyerahan simbolis bantuan untuk para siswa yang ijasahnya masih ditahan pihak sekolah oleh Pemprov DKI dan Baznas pada Kamis, 1 Desember 2019.
Terkini.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Baznas Bazis DKI Jakarta memberikan bantuan sebesar Rp688.140.775 untuk menebus ijazah 171 siswa yang masih ditahan di 79 sekolah swasta di Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menyerahkan secara simbolis bantuan tebus ijazah tersebut kepada 4 (empat) perwakilan siswa.

Ijazah para siswa mulai dari PAUD hingga SMA ini sebelumnya masih ditahan sekolah karena menunggak biaya operasional sekolah.

Dalam sambutannya, Saefullah mengimbau agar dana yang telah diterima untuk langsung disalurkan ke sekolah masing-masing agar ijazah segera bisa diterima.

“Dari 171 siswa hari ini, yang kita selesaikan melalui BAZNAS BAZIS DKI jumlahnya 688.140.775 rupiah. Orang ini tidak diterima oleh siswa. Diterima sebentar, tapi langsung diberikan ke sekolah. Supaya ijazahnya ketarik. Kalau nanti melalui tangan ke tangan, ijazahnya tidak balik-balik lagi, bisa menjadi persoalan,” ujar Saefullah pada Kamis, 19 Desember 2019 di Lantai Dasar Blok G, Balai Kota Jakarta.

Perlu diketahui, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan klarifikasi dan verifikasi ke sekolah-sekolah yang terindikasi menahan ijazah sebagaimana dalam daftar usulan DPRD.

Klarifikasi dan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data tunggakan siswa dengan kondisi senyatanya yang dibuktikan dengan pernyataan masing-masing Kepala Sekolah dengan diketahui Pengawas Sekolah.

Hasil klarifikasi menunjukkan jumlah siswa terverifikasi sebagai berikut:

1. 15 siswa jenjang SMA
2. 48 siswa jenjang SMP
3. 97 siswa jenjang SMK
4. 0 siswa jenjang PAUD dan Dikmas
5. 11 siswa jenjang SD

Lebih lanjut, Saefullah menekankan agar anak-anak di Jakarta tidak putus sekolah dengan alasan biaya. Pemprov DKI Jakarta telah membuat program untuk membantu anak didik mendapatkan haknya di bidang pendidikan yang layak.

“Tolong disampaikan kepada saudara, keluarga, tetangga kiri-kanan, harusnya anak Jakarta ini tidak boleh putus sekolah, baik SMP dan SMA, apalagi SD,” bebernya.

“Karena Pemprov DKI Jakarta ini sudah mengalokasikan biaya pendidikannya 26%. Salah satunya, kita salurkan melalui KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, itu bisa buat naik macam-macam tuh, naik Transjakarta, naik Jaklingko, ke Monas, ke Ragunan. Itu tinggal pakai kartu KJP,” sambung Saefullah.

Berita Terkait
Komentar
Terkini