Empat Pengurus DPC PPP Kabupaten Dompu Berjuang Menuntut Keadilan di Mahkamah Partai

H.A. Chalik, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Dompu. Foto: Arman/ Jakarta terkini.id. (tengah berbatik.
H.A. Chalik, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Dompu. Foto: Arman/ Jakarta terkini.id. (tengah berbatik.?

Terkini.id, Jakarta – Untuk kedua kalinya, empat orang pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Dompu  mendatangi Mahkamah Kehormatan partai PPP di Jalan Indramayu, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2020.

Mereka hendak mengadukan tindakan bejat Ketua DPC PPP Kabupaten berinisial MS yang sempat viral di media sosial. Dianggap menjatuhkan marwah (martabat) Partai khususnya DPC PPP Kabupaten Dompu,  A.W.Syafrudin dkk menuntut Mahkamah menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan kartu keanggotan MS di DPP PPP sekaligus pemecatan dari ketua DPC. 

 “Kami menginginkan bagaimana partai (PPP) itu bisa besar ke depan supaya bisa besar Partai ini harus dipimpin orang-orang yang ada keterbukaan mau kerjasama dengan pengurus lain yang moralnya bagus sehingga tidak rusak partai itu di mata masyarakat,” ungkap Sekretaris DPC PPP A.W.Syafrudin. 

Ia meminta mahkamah bisa jernih dan adil dalam melihat kasus yang menyeret nama MS yakni kasus perselingkuhan yang dilakukan MS. 

Sebelumnya telah viral di media sosial sebuah foto yang diduga MS tengah berlumuran darah dibacok warga. Nama MS marak beredar di media massa dan media sosial setelah seorang laki-laki diberitakan kedapatan dalam keadaan mabuk berkunjung ke rumah seorang wanita yang diduga selingkuhannya di tengah malam dalam situasi pandemi covid-19.

Tidak ingin nama baik partai tercoreng, A.W.Syafrudin dkk menuntut Mahkamah memecat MS dari ketua dan mencabut keanggotaannya dari PPP. 

“Yang menurunkan marwah partai itu harus jauh dari PPP. Di dalam AD/ART partai itu dilarang penyalahgunaan dana partai kemudian tindakan amoral dan segala perbuatan yang menjatuhkan martabat Partai maka pihak Partai harus mengambil tindakan tegas (pemecatan),” jelas A.W.Syafrudin. 

Dijumpai dilokasi yang sama, usai melakukan pemeriksaan laporan pemohon, Ketua Majelis Persidangan Mahkamah Kehormatan Partai PPP  Ali Hardi Kiai Demak mengatakan proses masih berlangsung dengan mendengarkan paparan kedua belah pihak. 

“Ini tadi baru tahap pendahuluan untuk memberi tuntunan pada pemohon agar permohonannya sesuai dengan terminologi yang ada di mahkamah. Hari ini kita belum memeriksa bersama termohon (MS),” ucap Ali. 

Lebih lanjut mengatakan, pihak pemohon harus melengkapi materi laporannya, menyertakan bukti dan menghadirkan pihak lain seperti DPP,  atau DPW PPP NTB. Setelah itu, Selasa (20/10) pemohon bisa hadir kembali dan membacakan laporannya di hadapan termohon dan anggota mahkamah.

Hanya saja, Mantan anggota DPR daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini menegaskan bahwa tugas mahkamah hanya menerima (laporan Pemohon), tidak menerima, dan menolak berdasarkan bukti dan pemeriksaan. 

Soal tuntutan pemohon untuk pemecatan MS, Ali belum bisa memberikan kesimpulan mengingat proses persidangan belum dimulai. Namun dia meyakinkan bahwa proses dan hasil mahkamah nantinya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (adil) dan demi kepentingan partai ke depan. 

Sementara itu, kuasa hukum MS, Achmad Leksono berharap ada win-win solution antara dua pihak demi kepentingan partai yang saat ini menuju pilkada di Dompu. “Nanti kita cari formula terbaik untuk bisa win win solution,”  ucapnya singkat. 

Hadir dari pihak pemohon yakni Wakil Ketua DPC PPP Dompu Abdul Haris, Wakil ketua DPC Dompu Islamiyah, Sekretaris DPC PPP H.A.Chalik dan A.W.Syafrudin Wakil Sekertaris DPC PPP Dompu. Sementara pihak MS diwakilkan kepada pengacaranya. Kemudian dari Mahkamah Kehormatan dihadiri lima orang

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Di Depan Kantor Kompas TV Jakarta Pendukung Appi-Rahman Ditikam OTK

Dimasa Pandemi Waroeng Steak & Shake Berkolaborasi dengan Dr. Tirta ‘Razia Perut Lapar’ di Jakarta Utara

PPMM Kumpulkan Para Pemuda dari Aceh sampai Papua untuk Ambil Alih Tugas Negara

Ribuan Petani Terusir dan Tergusur di Cianjur, Kini Perjuangkan Keadilan ke Kementrian ATR/BPN

Tarif Listrik Naik, Warga Minta Penjelasan PLN Kota Depok

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar