Depok: Oknum Ketua RT Sunat Dana Bansos Covid-19

Korupsi
Foto: Dok/ News.detik.com

Terkini.id, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, tengah gencar melakukan investigasi terkait adanya dugaan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak COVID-19.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan, adanya pemotongan dana bantuan sosial untuk warga yang terdampak Covid-19, yang menurutnya bantuan tersebut berasal dari APBD Kota Depok.

“Penyelidikan dan penelusuran tersebut dilakukan terhadap bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok,” ungkap Mohammad Idris, di kutip dari Antara, Depok, Minggu 19 April 2020.

Mohammad Idris Wali Kota Depok (foto: brejing.co.id).

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan, pemotongan dana bansos jaring pengaman sosial (JPS) PSBB Kota Depok diduga dilakukan oleh oknum ketua RT di Kota Depok. Dana bansos warga terdampak Covid-19 seharusnya mendapatkan dana Rp 250.000 per kepala keluarga dari Pemkot Depok.

“Namun, warga mendapatkan Rp 225.000 dan Rp 25.000 dana tersebut dipotong per KK yang dilakukan oleh oknum ketua RT,” jelasnya.

Idris mengatakan terkait adanya informasi dugaan pemotongan dana bantuan di salah satu wilayah, pihaknya sedang menelusuri kebenaran informasi tersebut. Dikatakannya penelusuran dan pengawasan itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Menurut dia, melalui laporan yang didapat ini, diharapkan adanya kontribusi dan pengawasan dari Satuan Tugas (Satgas) Kampung Siaga Covid-19 di wilayah masing-masing. Terlebih dalam pendistribusian bansos di Kota Depok selama pandemi virus Corona ini.

“Masing-masing wilayah memiliki Satgas Kampung Siaga Covid-19, diharapkan adanya pengawasan dalam pendistribusian bansos agar merata, tepat sasaran, serta jumlahnya sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Ditempat yang berbeda Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok Usman Haliyana mengakui, adanya pungutan liar bansos Covid-19 yang dilakukan sejumlah oknum RT di Depok.

“Iya memang ada oknum RT yang melakukan hal tersebut, tapi tidak semuanya pungutan liar,” imbuhnya.

Ia mengatakan, dana yang sudah disalurkan saat ini bersumber dari APBD Kota Depok sebesar Rp 250.000 untuk 30.000 Kepala Keluarga.

“Dana yang kami salurkan saat ini sumbernya dar APBD Kota Depok yang besarannya Rp 250 per Kepala Keluraga,” tandasnya.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Kemendes PDTT Gandeng KPK, untuk Berantas Korupsi di Tingkat Desa

Pelaku Curat Terhadap Pengendara Grab Ditangkap Unit Reskrim Polsek Limo

FWJ dan PWOIN DKI Kawal Insiden Laka Lantas yang Menjerat Amanda Sunindar

Kades Ditembak Mati, Pelaku Dendam Karena Dipecat Korban

Remaja Usia Sekolah Sempat Menghilang Tujuh Belas Jam, Modus Pencurian Baru

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar